Tenaga Penyuluh dan Polisi Kehutanan di Papua Barat Masih Kurang
beritapapua.id - Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Hendrik Runaweri. (foto : antara)

Pemerintah Provinsi Papua Barat menyatakan pihaknya masih sangat kekurangan tenaga penyuluh dan polisi kehutanan (polhut) bidang perlindungan dan pengawasan hutan. Untuk itu Pemprov Papua Barat mengisyaratkan akan menambah penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Dan Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat merencanakan mengusulkan penerimaan CPNS khusus untuk Polisi Kehutanan sebanyak 200 orang pada tahun ini.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, Hendrik Runaweri juga mengungkapkan bahwa masih kekurangan tenaga SDM pada bidang perlindungan dan pengawasan.

“Hutan Papua Barat sangat luas, tapi dari sisi sumber daya manusia (SDM) bidang perlindungan dan pengawasan kami masih kekurangan tenaga penyuluh dan polhut ,” ujarnya, Rabu (16/06/2021) siang.

Ia mengatakan bahwa usulan tersebut telah pihaknya sampaikan kepada Gubernur Papua Barat melalui Badan Kepegawaian Daerah. Agar nantinya kuota khusus penyuluh dan Polhut pada penerimaan CPNS formasi 2021 bisa bertambah.

Hendrik membeberkan untuk penambahan kuota SDM tenaga penyuluh adalah sebanyak 100 orang dan tenaga polhut sebanyak 200 orang.

“Kami usulkan penambahan 100 orang tenaga penyuluh dan 200 tenaga polhut. Mereka akan ditempatkan di 21 Unit Pelayanan Terpadu Daerah (UPTD) Dinas kehutanan Papua Barat,” kata Hendrik.

Kurangnya Personel Berdampak Pada Lemahnya Pengawasan Hutan

Ia menjelaskan bawah kekurangan personel Polhut di daerah berdampak pada lemahnya pengawasan hutan. Hal itu juga dapat menyebab praktek-praktek penebangan liar di sejumlah kawasan hutan lindung maupun kawasan cagar alam tidak bisa terhindarkan. Karena memang keterbatasan SDM membuat pengawasan pada kawasan tersebut jadi sedikit melemah.

Baca Juga : Kodam Kasuari Terima 134 Kendaraan Operasional Baru

Untuk itu penambahan SDM ini memang menjadi salah satu faktor penting, agar nanti pengawasan pada kawasan cagar alam dan kawasan hutan lindung bisa lebih ketat lagi.

“Di UPTD dinas kehutanan kabupaten Teluk Wondama, tenaga Polhut hanya berjumlah 5 (lima) orang, sementara kawasan yang harus dijaga seluas 300ribu hektare. Ini sangat miris dan berpotensi terjadi penebangan liar,” kata Hendrik Runaweri.

Selain itu, ia juga menambahkan bahwa tidak hanya kebutuhan SDM, 21 UPTD dinas kehutanan di kabupaten dan kota Papua Barat juga membutuhkan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pengawasan.

“Kami juga usulkan tambahan kendaraan operasional untuk UPTD dalam menunjang kegiatan patroli polhut dan penyuluhan bagi masyarakat,” kata Hendrik Runaweri.

Selain itu, ia juga menambahkan bahwa tidak hanya kebutuhan SDM, 21 UPTD dinas kehutanan di kabupaten dan kota Papua Barat juga membutuhkan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pengawasan.

“Kami juga usulkan tambahan kendaraan operasional untuk UPTD dalam menunjang kegiatan patroli polhut dan penyuluhan bagi masyarakat,” kata Hendrik Runaweri.