Terawan Urus Vaksin Gratis, Erick Thohir Urus Yang Berbayar
Beritapapua.id - Terawan Urus Vaksin Gratis, Erick Thohir Urus Yang Berbayar - Beritapapua.id

Terawan Urus Vaksin Gratis, Erick Thohir Urus Yang Berbayar – Presiden Joko Widodo menugaskan dua menterinya dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19, yaitu Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir.

Terawan akan mengurusi vaksin yang gratis untuk masyarakat yang tidak mampu, sedangkan Erick akan mengurusi vaksin berbayar untuk masyarakat yang mampu sebagai peserta mandiri.

“Menurut saya, untuk vaksin yang gratis untuk rakyat itu urusannya Menteri Kesehatan, untuk yang mandiri berarti yang bayar itu urusannya BUMN,” kata Jokowi di Istana Merdeka, Senin (19/10).

Sebelumnya pemerintah telah memetakan 160 juta masyarakat Indonesia yang akan mendapatkan vaksinasi sepanjang 2021. Dari jumlah tersebut, ada 86 juta peserta BPJS Kesehatan yang akan mendapatkan vaksin gratis.

Jokowi pun meminta agar program vaksinasi gratis dan berbayar ini dapat dipertanggungjawabkan secara jelas.

Saat ini, pemerintah sudah mencapai tahap kesepakatan pembelian vaksin covid-19 dari tiga produsen, yakni Cansino, G42/Sinopharm, dan Sinovac. Ketiga perusahaan ini sepakat untuk menyediakan vaksin bagi Indonesia pada November mendatang. Jumlahnya beragam, tergantung dari kapasitas produksi.

Ketiga vaksin tersebut saat ini sudah memasuki tahap akhir, yakni uji klinis fase tiga.

Baca Juga: Menteri Keuangan Tolak Pajak 0 Persen

Jokowi Meminta Sosialisasi Vaksin

Selain itu pada kesempatan yang sama, Jokowi juga menekankan pentingnya sosialisasi dalam pelaksanaan vaksinasi covid-19 kepada publik. Sebab Jokowi tidak ingin informasi soal vaksinasi ini menjadi pelintiran pihak-pihak tertentu, sehingga berujung penolakan dari masyarakat.

“Dijelaskan betul, harus detail, jangan sampai dihantam isu, dipelintir, kemudian kejadiannya masyarakat demo lagi. Karena sekarang masyarakat dalam posisi yang sulit,” kata Jokowi.

Jokowi meminta penjelasan vaksinasi ini harus sejelas-jelasnya, seperti siapa pihak yang mendapatkan vaksin terlebih dahulu beserta alasannya, serta siapa yang akan mendapatkan vaksin gratis, dan siapa yang berbayar. Selain itu, ada juga soal kehalalan vaksin, harga dan masalah pendistribusinya.

Untuk itu, Jokowi meminta jajarannya agar berhati-hati dan tidak tergesa-gesa dalam melakukan sosialisasi vaksin ini.

“Kalau komunikasinya kurang baik bisa kejadian kayak UU Cipta Kerja ini,” tegas Jokowi.