Tersandung Korupsi, Mantan Ketua Perindo Papua Barat Ditahan Kejati
beritapapua.id - Direktur PT Trimese Perkasa-CV Maskam Jaya berinisial MB yang juga mantan Ketua Partai Perindo Papua Barat (tengah) digiring ke mobil tahanan kejaksaan. (foto: Antara)

Kejaksaan Tinggi Papua Barat resmi menahan mantan ketua Partai Perindo Papua Barat berinisial MB. Penahanan ini terjadi karena MB tersandung kasus perkara dugaan korupsi pembangunan gedung kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2017.

Penahanan terhadap MB terjadi usai dilakukan pemeriksaan tambahan setelah ditetapkan sebagai tersangka di kantor Kejati Papua Barat, Rabu (27/10/2021).

Kepala seksi penerangan hukum (Kasipenkum) Kejati Papua Barat, Billy Wuisan, membenarkan tersangka MB dalam perkara korupsi berperan sebagai Direktur PT. Trimese Perkasa – CV. Maskam Jaya yang melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat pada tahun 2017 di Manokwari.

Ia juga menjelaskan penahanan ini berdasarkan surat perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Print-195/R.2/F0.1/10/2021 pada, 27 Oktober 2021.

“Tersangka MB selaku Direktur PT. Trimese Perkasa – CV. Maskam Jaya, ditahan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat Print-195/R.2/F0.1/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021,” ujar Billy.

Proses Penahanan Kasus Korupsi Tersangka MB

Penahanan tersangka korupsi MB terjadi pada Rabu malam sekira pukul 19.36 Waktu Papua, tanpa mengenakan rompi tahanan Kejaksaan untuk menjalani masa penahanan 20 hari sebagai tahanan titipan Jaksa di Lapas kelas IIB Manokwari.

Billy juga menjelaskan bahwa pada tahun 2017, Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat menganggarkan belanja modal pengadaan gedung kantor sebesar Rp4.326.977.000, dalam APBD tahun 2017 yang dilaksanakan oleh PT. Trimese Perkasa-CV. Maskam Jaya.

Baca Juga: Jelang Peparnas XVI, 264 Atlet NPC Papua Sudah Terklasifikasi

Namun sampai dengan batas akhir kontrak pada tanggal 15 Desember 2017, belum selesai dengan progres pekerjaan baru mencapai 82,31 persen.

“Kegiatan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017 ini menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.892.301.993,00, berdasarkan kesimpulan Ahli Auditor Keuangan Negara,” ujarnya.

Ia menjelaskan, bahwa tersangka MB memiliki empat peran sekaligus, di antaranya melakukan lobi paket pekerjaan pada Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat, meminjam perusahaan yaitu CV. Maskam Jaya untuk kerjasama operasional (KSO) atau joint venture dengan PT. Trimese Perkasa.

Peran lainnya yaitu tersangka MB mencari direktur PT. Trimese Perkasa untuk meminjam perusahaan untuk mengikuti pelelangan pekerjaan pembangunan Kantor Dinas Perumahan Tahun Anggaran 2017.

Kasipenkum juga menjelaskan bahwa tersangka juga berperan dalam pembuatan perjanjian di Notaris untuk pembagian fee sebesar 30 persen.