Terus Diincar oleh KPK, Ternyata Ini Alasan KPK Memanggil Zulkifli Hasan
beritapapua.id - Terus Diincar oleh KPK, Ternyata Ini Alasan KPK Memanggil Zulkifli Hasan - fajar.co.id

Zulkifli Hasan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini terus menjadi sorotan publik beberapa hari terakhir. Hal ini dikarenakan Zulkifli mendapat panggilan dari KPK untuk menjadi saksi dalam kasus suap pengajuan revisi alih fungsi hutan di Riau yang telah menjerat mantan Gubernur Riau Annas Maamun.

Zulkifli seharusnya mendatangi KPK pada hari Kamis 6 Februari 2020. Akan tetapi dia meminta jadwal ulang dan diganti tanggal 14 Februari 2020. Keterangan tersebut disampaikan oleh Plt jubir KPK Ali Firli di Gedung KPK.

“Betul sesuai jadwal dan merupakan saat itu adalah konfirmasi ya dari Pak Zulkifli Hasan untuk hadir,” ucapnya.

Panggilan tersebut diketahui merupakan panggilan ketiga sejak panggilan pertama pada tanggal 16 Januari 2020. Namun pada saat itu Zulkifli tidak memenuhi panggilan KPK dengan alasan tidak mengetahui adanya surat panggilan dan memilih hadir di acara internal partai PAN di Jambi.

“Saya belum tahu bahwa ada surat, makanya saya menghadiri acara di Jambi temu kader PAN dan sekaligus memberikan pengarahan kepada para kader,” katanya seusai menghadiri acara temu kader PAN di Jambi, 16 Januari 2020.

Baca Juga: Hilangnya Harun Masiku dan Mencuatnya Nama Hasto

Alasan KPK Memanggil Zulkifli Hasan

Pemanggilan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan oleh KPK ternyata dikarenakan pihak KPK ingin menggali informasi tentang alih fungsi hutan Riau. Dimana pada saat itu Zulkifli menjabat sebagai Menteri Kehutanan periode 2009-2014.

Kasus alih fungsi hutan di Riau ini terungkap saat KPK melakukan OTT dan berhasil menangkap Gubernur Riau saat itu Annas Maamun dan Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Provinsi Riau Gulat Medali Emas Manurung terjaring dalam operasi tersebut. Annas dan Gulat telah divonis bersalah. Dalam beberapa kali pemeriksaan KPK Annas selalu menyebut nama Zulkifli karena menurutnya Zulkifli ikut terlibat dalam kasus yang menjerat dirinya.

Diketahui bahwa kasus ini bermula pada tanggal 9 Agustus 2014 saat Menteri Kehutanan kala itu. Zulkifli Hasan menyerahkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan.

Di dalam surat tersebut, Menteri Kehutanan memberikan kesempatan kepada masyarakat yang ingin mengajukan permohonan revisi bila ada kawasan yang belum terakomodasi melalui pemerintah daerah.

Saat itu pun Annas memerintahkan SKPD terkait untuk menelaah kawasan hutan dalam peta yang menjadi lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan tersebut.

Kemudian, Annas mendapat surat yang berisikan untuk mengakomodasi lokasi perkebunan PT Palma Satu, PT Panca Agro Lestari, PT Banyu Bening, PT Seberida Subur yang berlokasi di Kabupaten Indragiri Hulu dalam RTRW Provinsi Riau.

Setelahnya Annas mendapat tawaran uang sebesar Rp8 miliar melalui Gulat apabila area perkebunan perusahaannya masuk dalam revisi SK Menteri Kehutanan. Kemudian Annas mengiyakan.

Oleh karena itu, KPK meminta Zulkifli untuk hadir dalam pemeriksaan terkait kasus tersebut. Karena dinilai memiliki hubungan dengan kasus suap yang dilakukan oleh Annas Maamun.