Tinjauan Pelanggaran Kasus Kecelakaan Bus Pariwisata Subang
Tinjauan Pelanggaran Kasus Kecelakaan Bus Pariwisata Subang

Tinjauan Pelanggaran Kasus Kecelakaan Bus Pariwisata Subang – Bisnis jasa transportasi seperti bus pariwisata selalu diminati seiring meningkatnya minat masyarakat pada saat liburan, bahkan banyak perusahaan sering pula melakukan trip pariwisata. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan mengenai bus pariwisata ada aturan yang harus dipatuhi oleh perusahaan penyedia jada transportasi pariwisata, yaitu diatur pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaran Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek.

Kecelakaan bus bukan hal yang asing lagi didengar ditelinga kita. Setiap tahunnya selalu ada berita mengenai kecelakaan bus. Baru-baru ini terjadi kecelakaan lalu lintas tunggal bus yang membawa rombongan pariwisata kader posyandu, warga depok. Kecelakaan tersebut terjadi di Kampung Nagrok, Desa Palasari, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang pada hari Sabtu 17 Januari 2020.

Menteri Perhubungan (MENHUB) telah mendapatkan laporan terkait kecelakaan di Subang dari Dirjen Perhubungan Darat. Dalam kecelakaannya ditemukan beberapa kejanggalan, yaitu berdasarkan temuan sementara dari pihak kepolisian. Salah satunya, saat kecelakaan ditemukan posisi gigi persneling berada di gigi 4, data kendaraan yang tertera dalam STNK tidak sesuai dengan fisik kendaraan, kendaraan dimodifikasi setelah uji berkala, dan Kartu Pengawasan bus tersebut telah habis masa berlakunya pada 19 Mei 2017.

Baca Juga: Suap dalam Kasus Jual Beli Jabatan KEMENAG

Meninjau Kecelakaan Bus Dari Sudut Pandang Undang-undang

Ditinjau dari permasalahan tersebut untuk mencegah terjadinya kecelakaan seharusnya para penyedia jasa mengikuti peraturan yang berlaku sebagaimana tertera dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perhubungan PM 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaran Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek.Pasal 31 ayat (2) :

“Pelayanan Angkutan Orang untuk keperluan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi pelayanan sebagai berikut:

  1. mengangkut wisatawan;
  2. pelayanan Angkuran dari dan ke daerah tujuan;
  3. tidak masuk terminal;
  4. pembayaran tarif berdasarkan waktu penggunaan kendaraan sesuai dengan perjanjian antara Pengguna Jasa dan perusahaan Angkutan;
  5. tidak boleh digunakan selain keperluan wisata;
  6. tidak terjadwal; dan
  7. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.”

Dari kronologis peristiwa kecelakaan ketidaksesuaian data kendaraan yang tertera dalam STNK, dimodifikasinya bus tersebut, serta Kartu Pengawas telah habis dapat dikatakan tidak layak. Hal tersebut berdasarkan Pasal 31 Ayat (2) karena tidak memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.

Ditemukannya posisi porsneling pada gigi 4 (empat) juga dapat diselidiki. Karena bila bus diberi perlengkapan sesuai dengan persayaratan berdasarkan pada Pasal 32 huruf d yaitu:

“d. dilengkapi dengan alat pemantau unjuk kerja pengemudi yang dapat merekam kecepatan kendaraan dan perilaku pengemudi dalam mengoperasikan kendaraan;”

 Seharusnya penyedia jasa atau supir bus tidak memodifikasi bus. Mereka juga harus menggunakan kendaraan sesuai dengan STNK. Serta selalu memperpanjang Kartu Pengawas sebagaimana pada Pasal 32 huruf g yang berbunyi:

“g. dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), kartu tanda uji berkala, dan Kartu Elektronik Standar Pelayanan yang masih berlaku”

Bagi para supir yang dengan sengaja merubah kendaraan/memodifikasi kendaraan yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Jika para penyedia jasa transportasi umum mematuhi segala aturan-aturan yang berlaku maka kecelakaan-kecelakaan bus tentu saja dapat diminimalisir.