Tokoh Pemuda Kabupaten Puncak Sarankan Bentuk Pansus Kemanusiaan
beritapapua.id - ilustrasi pembakaran yang dilakukan oleh KKB (foto : istimewa)

Tokoh pemuda Kabupaten Puncak, Delnison Wenda, menyarankan agar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Puncak dan DPR Papua membentuk Pansus Kemanusiaan.

Delnison Wenda berpendapat konflik yang terjadi selalu terjadi beberapa belakangan ini harus segera ada solusinya. Hal ini ia katakan agar konflik tidak terus berlarut dan membuat warga menjadi korban dan terlantar akibat konflik. Untuk itu ia meminta adanya Pansus Kemanusiaan untuk Kabupaten Puncak agar bisa menginvestigasi kasus terkait konflik itu.

Ia berpendapat bahwa pansus itu harus melibatkan Dewan Komnas HAM, media, dan LSM. Karena dalam hal ini tugas Pansus sendiri adalah melakukan investigasi kasus penembakan warga sipil, juga pengungsian di Ilaga dan Beoga.

Oleh karena itu nantinya bisa membuat kebijakan konkret jika telah sesuai dengan hasil investigasi dari Pansus tersebut. Selain itu ia juga berpendapat harus mengungkapkan pelaku penembakan terhadap warga sipil.

“Kalau bisa berikan bantuan bama, tetapi juga harus mengungkapkan pelaku penembakan terhadap warga sipil,” katanya.

Tokoh Pemuda Kabupaten Puncak : Konflik Tidak Boleh Berlarut Lama

Ia juga mengatakan harus belajar dari kasus sebelumnya yang memang tidak ada peleyesaian hingga saat ini. Dan untuk itu konflik tersebut tidak boleh larut sampai bertahun-tahun sebab persoalan Nduga sudah 3 tahun berlalu dan mereka masih berada di pengungsian, sedangkan di Intan Jaya sudah memasuki 1 tahun.

“Saya harapkan agar pengungsian di Puncak tidak makan tahun, mereka yang ada di Nabire, Timika, Ilaga kota, Beoga kota, bisa kembali dan melaksanakan aktivitas seperti biasanya,” katanya.

Baca Juga : DAP Minta Pemerintah Rumuskan Solusi Terbaik Masalah di Papua

Ketua Tim Peduli Kemanusiaan Kabupaten Puncak, Yunias Kulla, meminta Pemerintah Kabupaten Puncak dan DPRD Puncak untuk lebih aktif menangani warganya yang mengungsi karena konflik bersenjata di sana.

“Saya harap agar pengungsian bisa ditangani dengan baik. Sebab mereka sudah korban dari konflik. Namun mereka meninggalkan daerah asal mereka untuk mencari perdamaian di daerah lain. Padahal di Puncak ada pemerintah, ada DPRD yang dipilih oleh masyarakat. Tetapi kenapa mereka harus keluar dari daerah mereka sendiri, hal ini yang harus dicari solusi bukan dibiarkan begitu saja,” katanya.

Kulla menilai Pemerintah Kabupaten Puncak dan DPRD Puncak tidak memiliki kebijakan yang jelas dalam menangani para pengungsi. “Kalau mereka mempunyai kebijakan yang jelas, tentu pada awal konflik mereka bisa menangani masyarakat dengan baik dan memberikan tempat yang aman.”