Isu kedatangan 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China ke Sulawesi Tenggara menuai penolakan oleh sejumlah pihak. Terlebih saat ini Indonesia masih disibukkan dengan pandemi virus corona atau Covid-19.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Abdurrahman Saleh secara tegas menolak kedatangan sejumlah TKA tersebut. Bahkan ia menyebut akan memimpin aksi demonstrasi menolak kedatangan TKA asal China itu. Ia berujar jika hal itu akan ia lakukan jika pemerintah pusat benar-benar ingin mendatangkan TKA China di tengah wabah Covid-19.
“Kalau ini tetap dipaksakan datang (500 TKA), intelijen kita bisa mengawasi kapan datangnya. Saya akan memimpin langsung demonstrasi, semoga ini bisa menjadi sejarah, ini bisa dikenang sampai 2024,” kata Abdurrahman mengutip Antara, Kamis (30/1).
Menurut Abdurrahaman, pendatangan TKA asal China untuk saat ini dinilai tidak tepat. Hal ini dikarenakan Indonesia tengah dilandah wabah virus corona termasuk di dalamnya wilayah Sulawesi Tenggara. Selain itu, ia juga menyebutkan kalau kedatangan TKA asal China tersebut maka berpotensi membawa virus corona baru.
Baca Juga: Presiden Sudah Menetapkan, Pilkada Mundur Sampai Desember
Berpotensi Menimbulkan Gejolak di Tengah Masyarakat
Isu kedatangan 500 TKA asal China dinilai dapat menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Hal ini dikarenakan kondisi masyarakat yang kini sedang menghadapi wabah virus corona yang tak kunjung selesai. Selain itu masyrakat juga dihadapkan masalah lain seperti kehilangan pekerjaan lantaran perusahaan tempatnya bekerja terdampak virus corona.
Abdurrahman menjelaskan DPRD berusaha untuk menjaga komitmen mengenai kebutuhan investasi serta tidak anti terhadap orang asing. Namun ia juga menegaskan bahwa saat ini situasinya berbeda dan harus memikirkan mengenai dampak di masyarakat terutama dampak sosial.
“DPRD bukan antiasing, kita komitmen bahwa investasi dibutuhkan dan regulasinya harus dipatuhi, namun hari ini dunia sedang pandemik Covid-19, untuk itu mewakili fraksi kita tolak. Di satu sisi aturan regulasi benar tapi dampak kedepannya dan dampak sosialnya,” ucapnya.
Selain Abdurrahman, anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Poli juga ikut mengkritik rencana pemerintah untuk mendatangkan 500 TKA asal China di tengah pandemi Covid-19.
Ia menyebut kondisi masyarakat saat ini sedang terdampak langsung secara sosial dan ekonomi lantaran sulit mendapatkan pekerjaan. Oleh karena itu, akan timbul kesenjangan jika pemerintah pusat justru memberi pekerjaan kepada TKA asing.
Poli juga menegaskan bahwa dirinya akan mengajak seluruh fraksi PKS untuk turun langsung menolak kedatangan TKA asal China di Bandara jika rencana tersebut benar-benar dilakukan.
“Apabila tetap berkeras mendatangkan 500 TKA tersebut fraksi PKS akan mengajak fraksi PKS yang ada di DRPD Kota Kendari, DPRD Kabupaten Konawe dan DRPD Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) untuk turun langsung demonstrasi di Bandara Haluoleo Kendari,” ujarnya Poli.
Diketahui, pemerintah pusat berencana mendatangkan 500 TKA asal China. Mereka akan ditempatkan di perusahaan pemurnian nikel (smelter) PT VDNI (Virtue Dragon Nickel Industry) di Morosi, Kabupaten Konawe.
