Tolak Daerah Otonomi Baru, Ratusan Mahasiswa Demo di Jayapura
beritapapua.id - Suasana demonstrasi mahasiswa di Jayapura. (Foto: Istimewa)

Ratusan mahasiswa di Abepura dan Heram melalukan demo menolak pemekaran daerah otonomi baru (DOB), Selasa (8/3/2022).

Dalam demo mahasiswa tersbeut Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Cenderawasih, Salmon Wantik membacakan pernyataan sikap Solidaritas Mahasiswa Bersama Rakyat Papua Tolak DOB Pemekaran.

Dalam pernyataan sikapnya, massa dengan tegas mengatakan atas nama mahasiswa Papua dan rakyat Papua menolak DOB di Papua.

“Namun, hari ini lapisan masyarakat Papua bersama mahasiswa masih konsisten melakukan kampanye-kampanye menolak daerah otonomi baru (DOB). Pemekaran merupakan peluang bagi transmigrasi dan peluang bagi investasi asing,” kata salah satu massa aksi di Waena.

Wantik menyatakan kepentingan pemerintah di Jakarta untuk memekarkan Provinsi Papua terlihat dari proses pengundangan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (UU Revisi UU Otsus Papua).

UU Otsus Papua yang baru itu menghapuskan syarat bahwa pemekaran Provinsi Papua dan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) harus disetujui Majelis Rakyat Papua.

Wantik juga menyatakan rencana pemekaran Provinsi Papua adalah murni kebijakan elit Jakarta dan elit politik di Papua. Serta DOB merupakan pengabaian atas kritik publik dan juga menunjukan lemahnya manajemen legislasi.

“Kami solidaritas mahasiswa bersama rakyat Papua menolak pemekaran karena banyak data yang menunjukkan bahwa OAP menjadi minoritas di atas tanah sendiri sekalipun ada UU Otsus bagi Papua. Karena itu kami mengatakan bahwa Otsus telah gagal, apalagi pemekaran. Otsus adalah satu paket peluang bagi investasi yang justru menciptakan kebijakan politik pembangunan yang tidak pro kepada rakyat Papua. DOB akan berdampak negatif bagi tanah air dan manusia Papua dimulai dari transmigrasi, pemerasan SDA Papua atas nama demokrasi dan pembangunan…,” demikian bunyi pernyataan sikap tersebut.

Membahayakan Nasib Orang Asli Papua

Wantik rencana pemekaran Provinsi Papua itu membahayakan nasib Orang Asli Papua. Ia menyatakan pengalaman Pemekaran Provinsi Papua untuk membentuk Provinsi Papua Barat telah diikuti dengan penambahan komando teritorial TNI/Polri di Papua.

Baca Juga: Pengaruh Perang Antara Rusia dan Ukraina Terhadap Indonesia

“Kami rakyat papua memandang pemekaran sebagai terminal pemusnahan ras dan etnis orang asli Papua. Ketika pemekaran, pemekaran akan ada Komando Daerah Militer baru, Kepolisian Daerah baru, batalion baru, dan perluasan basis militer di Papua. Militer salah satu pelaku kekerasan terbesar di Papua. Kita bisa lihat faktanya di Nduga, Intan Jaya, Oksibil, Kiwirok, Maybrat, Yahukimo, dan Puncak Jaya, akibat dari operasi militer TNI/Polri,” katanya.

Wantik menilai pemekaran dan pembentukan DOB telah menjadi instrumen politik untuk memecah belah sesama Orang Asli Papua. Dan menurutnya hal tersebut adalah alat untuk diskriminasi rasial terhadap Orang Asli Papua.

“Pemekaran DOB instrumen Jakarta untuk menghancurkan eksistensi kehidupan rakyat Papua serta menghancurkan sumber daya alam,” katanya.