Tolak Suntik Vaksin
Tolak Suntik Vaksin, Penjara dan Denda Siap Menanti

Tolak Suntik Vaksin, Penjara dan Denda Siap Menanti – Presiden RI, Joko Widodo pada tanggal 13/1, resmi menjadi orang pertama di Indonesia yang menerima vaksin Sinovac. Acara yang disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube ini, merupakan setitik harapan pada gelut pandemi covid-19 di negara ini.

Tahapan vaksinasi yang akan dilakukan dalam empat tahap ini, merupakan sebuah kewajiban yang diatur di dalam undang-undang. Hal ini ditegaskan oleh Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Edward Hiarej, pada webinar yang disiarkan oleh akun YouTube PB IDI, Sabtu, (9/1/2021).

Tolak Suntik Vaksin: Penjara dan Denda

Baca juga: Viral Keladi Keris Papua, Tanaman Hias yang Bisa ‘Nyanyi’

Edward mengungkap bahwa ketika vaksinasi diatur di dalam ketentuan undang-undang dan mempunyai sanksi pidana. Maka otomatis hal itu menjadi sebuah kewajiban. Hal ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, tentang Kekarantinaan Kesehatan.

“Jadi ketika kita menyatakan bahwa vaksin ini adalah suatu kewajiban. Maka secara mutatis mutandis jika ada warga negara yang tidak mau divaksin maka bisa dikenakan sanksi. Bisa berupa denda, bisa berupa penjara, bisa juga kedua-duanya,” ungkap Edward.

Pasal 9 UU 6/2018 menyebutkan bahwa setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan ikut serta dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Lantas bagaimana dengan masyarakat yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan vaksinasi?

Baca juga: Jokowi Siap Disuntik Vaksin Pertama Kali

Pasal 93 UU Kekarantinaan menyebutkan bahwa, setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan/atau menghalangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat, bisa dipidana dengan penjara paling lama satu tahun dan/atau denda maksimal Rp100 juta.

Kendati demikian, menurut Edward, sanksi berupa denda dan penjara ini merupakan langkah terakhir yang bisa diambil oleh pemerintah di kala langkah persuasif telah dilakukan terlebih dahulu.

Baca juga: Memilih Memakai Masker atau Akan Terkena Denda!

Vaksinasi bukan hanya bersifat wajib bagi seluruh warga negara Indonesia. Dengan vaksinasi, kita juga menghormati hak orang lain untuk bisa selamat dari pandemi yang masih berkecamuk di seluruh dunia ini.

Penerapan protokol kesehatan yang selama ini kita lakukan pun tidak boleh dikendorkan. Meskipun vaksinasi ini secara resmi akan dilakukan sebagai tahapan penanggulangan covid-19. Prokes 3M beserta vaksinasi merupakan paduan yang efektif untuk bisa menghentikan pagebluk ini.