Ulasan Lengkap : Apa Itu Trias Politica dan Penerapanya di Indonesia
beritapapua.id - ilustrasi trias politica (foto : istimewa)

Refleksi perjalanan Trias Politica A’la Montesquieu dan Indonesia dalam UUD 1945

Kita mungkin bisa membayangkan apa yang terjadi jika sebuah negara mempunyai kekuasaan absolut untuk menjalankan sebuah pemerintahan. Penyalahgunaan kekuasaan – Abuse of power akan menjadi sebuah praktik yang lazim.

Kenapa? Karena kekuatan pembuat peraturan, pelaksana serta penegakan hukum akan berada pada satu pihak tanpa lembaga tandingan untuk menyeimbangkan kekuasaan ini.

Lantas, jika memang seluruh kekuasaan itu berada pada satu pihak saja, apa yang bisa terjadi? Korupsi, penindasan, kesewenangan negara akan merajalela. Oligarki menjadi hal yang hal kita maklumkan.

Model penyelenggaraan kekuasaan seperti ini bisa kita temui pada negara-negara monarki zaman sebelum abad pembaruan (renaisans).

Kerajaan-kerajaan dahulu di Eropa mempunyai kekuasaan yang absolut. Raja dan istana akan membuat suatu aturan sesuai keinginan mereka tanpa adanya kekuatan tandingan mewakili suara rakyat.

Era Pencerahan Menjadi Tonggak Reformasi Kekuasaan Monarki

Pada prinsipnya, sebuah kerajaan adalah kekuasaan mutlak negara tanpa adanya delegasi suara dari rakyat.

Penduduk dari sebuah kerajaan, merupakan jelata yang harus ikhlas menjalankan keinginan raja dan titahnya.

Pada era pertengahan (abad ke-5 – 15) di Eropa, kontrol terhadap masyarakat jelata sepenuhnya ada di tangan raja. Di sisi lain, agama pun terutama Katolik memegang peranan penting di situ.

Maka, campur baur antara ambisi gereja dan istana, serta perang proxy di dalamnya memberikan imbas kepada rakyat.

Penduduk kerajaan menjadi sengsara. Rakyat hidup dalam kemiskinan. Gelombang protes dijawab oleh istana dan gereja dengan pembantaian besar-besaran.

Revolusi Prancis (1789 – 1799) merupakan titik jenuh rakyat yang mengakhiri tatanan hidup bermasyarakat. Lebih lanjut, peristiwa ini juga menghentikan praktik monarki absolut yang selama ini terjadi.

Filsuf dan Pemikir Besar Hadir Mengubah Tatanan Negara

Seiring dengan munculnya gerakan-gerakan radikal kiri kala itu, pemikir-pemikir hebat mulai muncul dengan ide-ide reformasi dalam menjalankan pemerintahan.

Eropa dengan praktik monarki absolut serta feodalisme yang begitu subur, mulai merasa ketakutan akan pemberontakan.

Rakyat dengan dukungan ide-ide kiri mulai memperoleh kedaulatan atas diri mereka sendiri.

Dengan adanya perdebatan mengenai kekuasaan absolut ini, maka lahirlah pemikiran pemisahan kekuasaan oleh John Locke dan John Montesqueiu.

Trias Politica Hadir dan Diadaptasi Hingga Zaman Modern

Kedua pemikir hebat ini hadir sebagai refleksi bagi negara, tentang bagaimana menjalankan pemerintahan.

Meskipun keduanya mengusulkan ide untuk memisahkan kekuasaan negara menjadi tiga, namun ada perbedaan yang signifikan pada pemikiran mereka.

Trias Politica Menurut John Locke

Legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang.

Eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang.

Federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri.

Selain itu, John Locke juga menyorot perihal memisahkan kekuasaan antara negara dan agama. Hal ini ia utarakan sebagai kritik atas terlalu berkuasanya para pemimpin agama, dalam penyelenggaraan kekuasaan sebuah negara.

Trias Politica Menurut Charles-Louis de Secondat, Baron de La Brède et de Montesquieu

Montesquieu memisahkan kekuasaan legislatif dan yudikatif sebagai penyeimbang. Hal ini muncul karena sebuah lembaga yang membuat peraturan tidak mungkin bisa sekaligus menyelenggarakan penegakan aturan tersebut.

Baca Juga : Jangan Remehkan Ubi! Salah Satu Superfood yang Kaya Nutrisi

Kesimpulan atas ide Montesquieu di atas adalah bagaimana agar penegakan hukum tersebut bisa terhindar dari conflict of interest.

Pembagian Kekuasaan Montesquieu

Eksekutif, lembaga penyelenggaraan negara yang melaksanakan administrasi, dan kewenangan diplomatik.

Untuk penyelenggaraan ini, lebih kita kenal dengan pemerintahan di bawah Presiden beserta perangkatnya.

Legislatif, lembaga pembuat undang-undang, serta menyelenggarakan pengawasan terhadap kebijakan presiden dan perangkatnya. Lembaga ini kita kenal sebagai Dewan Perwakilan Rakyat.

Yudikatif, kekuasaan dalam penyelenggaraan penegakan hukum. Lembaga ini direpresentasikan oleh pihak Kepolisian, Kejaksaan serta Pengadilan.

Pembagian Kekuasaan di Indonesia

Di Indonesia, seiring berjalannya waktu, pemisahan kekuasaan pun mengalami perubahan. Misalnya saja, lembaga yudikatif bukan hanya menyelenggarakan penegakan hukum.

Kini, yudikatif juga mempunyai kewenangan untuk melakukan uji materi terhadap undang-undang, beserta kewenangan untuk membatalkan perundangan. Penyelenggaraan kekuasaan ini dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi.

Indonesia Mempunyai Empat Lembaga Kewenangan

Dilansir Tirto, seusai reformasi dan amandemen UUD 1945, pembagian kekuasaan di Indonesia diadaptasi menjadi empat kewenangan.

Adanya penambahan lembaga baru, sebagai pemeriksa, dengan susunan sebagai berikut:
Legislatif, Eksekutif, ,Yudikatif dan Eksaminatif yang dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Namun, meskipun telah dipisahkan kekuasaan negara melalui lembaga-lembaga khusus, nyatanya praktik korupsi di Indonesia masih tumbuh subur.