Fakultas Perikanan dan Kelautan, Universitas Satya Wiyata Mandala (Uswim) Nabire menggelar pertemuan untuk membahas regulasi dalam penanganan ekowisata Hiu Paus.
Dalam pertemuan yang Uswim lakukan mereka mengundang Bappeda, DHL, Dinas Pariwisata, akademisi serta tokoh adat Distrik Yaur Kampung Akodiomi.
Yan Maruanawa Dekan dari Fakultas Perikanan dan Kelautan Uswim mengatakan Hiu Paus Tersebut tidak muncul di perairan lain setiap hari. Namun kemunculan Hiu Paus di Kwatisore terbilang cukup sering.
Pertemuan itu memang sengaja ada untuk mencari solusi terbaik agar bisa mendapatkan pengelolaan ke depannya.
“Karena Hiu Paus adalah salah satu ikon Nabire saat ini dan ke depannya. Sehingga butuh model pengelolaan yang lebih baik,” kata Maruanaya usai pertemuan pada Jumat (21/5/2021).
Perwakilan Uswim : Wisatawan Bisa Masuk Melalui Raja Ampat
Ia sendiri berpendapat bahwa pengelolaan Hiu Paus belum terlihat maksimal. Alasanya adalah wisatawan yang datang ke wilayah Nabire masuk melalui Raja Ampat yaitu Taman Nasional Teluk Cendrawasih (TNMC).
Bahkan, ada juga beberapa kapal wisatawan yang masyarakat maupun pemerintah tidak ketahui. Namun untuk wisatawan yang masuk melalui Nabire masih bisa dikontrol oleh Pemerintah Daerah maupun stakeholder yang ada. Dan hal itu bisa membuat adanya pendapatan bagi Nabire.
“Jadi bisa dikontrol dari Nabire, ada income untuk daerah, masyarakat lokal diberdayakan sebab ini wilayah Nabire, Papua, bukan Papua Barat,” tuturnya.
Ia menjelaskan, model yang dirancang adalah agar semua instansi berkepentingan harus berperan. Misalnya, Dinas Pariwisata harus mendorong masyarakat lokal dengan pelatihan-pelatihan, baik bahasa Inggris, menyelam, pengelolaan wisata dan lainnya.
Baca Juga : Kini Tak Lagi Gratis, Cek Saldo di ATM LINK Saja Bayar
Untuk itu menurutnya, butuh dorongan semua stakeholder untuk bagaimana membangun ekowisata Hiu Paus dengan memberdayakan masyarakat lokal dan peningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Karena lemahnya di Nabire adalah belum ada regulasi daerah, termasuk regulasi dari masyarakat di sekitar Hiu Paus yang dikolaborasi dengan regulasi daerah, intinya adalah harus ada hasil,” terang Maruanaya.
Dia menilai, pengelolaan dan pengawasan saat ini oleh TNMC masuk dalam kawasan konservasi. Akan tetapi, kebutuhan ikan perlu di bawah pengawasan Dinas Perikanan sehingga butuh pengawasan ketat, termasuk instansi lainnya.
Lahirnya Konsep Model Pengelolaan Ekowisata Berbasis Masyarakat Adat
Ia berharap dalam pertemuan tersebut lahir sebuah konsep model pengelolaan ekowisata yang berbasis masyarakat adat, yang tujuan akhirnya adalah masyarakat bisa mendapatkan nilai dari kehadiran Hiu Paus.
“Jadi biar masyarakat di sana (Kwatisore) dapat manfaatnya juga,” harap Dekan Maruanaya.
Sementara, Kepala Bidang (Kabid) pengembangan destinasi Pariwisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Nabire, Septinus Baransano mengatakan, pihaknya mendukung dan mendorong peningkatan PAD melalui ekowisata Hiu Paus.
Langkah terbaik untuk saat ini adalah melakukan koordinasi dengan TNMC dan stakeholder lainnya untuk menghadirkan peraturan daerah (perda) dan peraturan Bupati (Perbub), yang berisikan adanya kolaborasi dalam penentuan harga bagi wisatawan dan pengelolaan ekowisata.
“Kami sedang berkoordinasi dengan seluruh stakeholder untuk regulasinya,” kata Baransano.
