UU ITE Kebebasan Berpendapat
UU ITE Kebebasan Berpendapat Menjadi Polemik

UU ITE Kebebasan Berpendapat – Presiden Jokowi beberapa waktu yang lalu mengeluarkan pernyataan yang cukup menjadi polemik di media sosial. Lantaran, pernyataan Jokowi tersebut memiliki anggapan bertolak belakang dengan kondisi kebebasan berbicara. Jokowi pada pernyataannya menginginkan masyarakat Indonesia harus bisa memberi kritik keras atas kinerja pemerintah, untuk mewujudkan check and balance dalam menjalankan pemerintahan.

Banyak yang kemudian mengomentari pernyataan presiden ini dengan sinis. Menurut beberapa warga media sosial, kebebasan berbicara Indonesia apalagi dalam hal kritik masih rendah pelaksanaannya. Hal ini karena Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik masih memberlakukan pasal karet yang memiliki anggapan sebagai sebuah bentuk pembungkaman.

Baca juga: Rasisme Terhadap Papua akan Diangkat ke PBB

Memang, kita sering mendengar beberapa perkara yang menggunakan pasal-pasal dalam UU ITE sebagai landasan untuk mengkriminalisasi pihak tertentu. Ambil saja kasus Febi Nur Amelia yang menjadi tersangka karena menagih hutang melalui status Facebooknya. Febi menagih utang dari istri seorang Kombes Polisi, Fitriani Manurung karena kesal dengan tunggakan yang hingga kini tak terbayarkan.

Lantaran kesal dengan hutang yang tak kunjung lunas, Febi mengunggah status yang membuat geram istri Kombes tersebut. Febi pun dilaporkan ke kepolisian karena dianggap melakukan penghinaan dengan mengunggah status pada Facebooknya.

Pasal 27 UU ITE Kebebasan Berpendapat Masih Menjadi Momok

Baca juga: Amalan Khusus Pada Bulan Rajab, Apa Saja?

Pasal yang lazim dipergunakan untuk melaporkan seseorang yang mengunggah status di media sosial adalah Pasal 27 Ayat 3 UU ITE, yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Ancaman pidana terhadap perbuatan yang melanggar pasal ini diatur pada Pasal 45 ayat (3) UU ITE, yang berbunyi: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal ini masih dianggap sebagai pasal yang multitafsir. Semua orang bisa menjadi pelapor jika ada sebuah ketersinggungan perihal sebuah status yang diunggah melalui media sosial. Kritik terhadap pemerintah pun dianggap sebagai hinaan jika memaksakan analogi terhadap pasal ini. Itulah kenapa pernyataan Jokowi masih dianggap sebagai sebuah anomali pada era demokrasi yang dianggap semu ini.