UU Kekarantinaan Kesehatan Diperkuat oleh Keppres dan PP
beritapapua.id - UU Kekarantinaan Kesehatan Diperkuat oleh Keppres dan PP - jogloabang

UU Kekarantinaan Kesehatan Diperkuat oleh Keppres dan PP – Kelapa Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengingatkan masyarakat ada sanksi pidana jika tak mengikuti aturan dari pemerintah pusat dalam hal ini Presiden soal penangnanan penyebaran virus Corona atau Covid-19.

Yusri menegaskan masyarakat yang mengabaikan aturan mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) bisa dikenakan sanksi. Sanksi dapat berupa ancaman kurungan selama 1 tahun dan denda sebesar Rp 100 juta.

Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan dua aturan, yaitu Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2020 (Covid-19) dan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19).

Yusri mengatakan Keppres dan PP tersebut menguatkan aturan dalam Maklumat Kapolri Nomor Mak/2/III/2020 guna menindak tegas masyarakat yang nekat berkerumun. “Ketika Keppres dan PPnya telah resmi dikeluarkan oleh pemerintah, maka pihak kepolisian sebagaimana amanat Presiden tidak boleh ragu, harus tegas melakukan upaya penegakkan hukum,” tutur Yusri dikutip dari CNNIndonesia.com

Meski demikian pihak Kepolisian akan tetap mengedepankan upaya persuasif untuk mengimbau masyarakat yang berkerumun. Apabila, masyarakat tetap nekat berkerumun dan melanggar aturan pemerintah, maka polisi dapat menindak mereka dengan aturan hukum yang berlaku.

Apabila mengutip dari PP Nomor 21 Tahun 2020 berdasarkan Pasal 5 Ayat (1). Dalam Hal PSBB pemerintah memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Artinya dalam Pasal 5 tersebut penyelenggaran PSBB mengacu UU Nomor 6 tahun 2018. Dimana pada UU tersebut Kekarantinaan Kesehatan merupakan upaya mencegah dan menangkal keluar masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan Masyarakat, dan bagi para pelanggar akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam UU tersebut.

Baca Juga: Korupsi Anggaran Virus Corona, Diancam Hukuman Mati

Pasal-pasal Yang Mengatur Karantina

Pada Pasal 49 Ayat (1) tertulis ada 4 jenis karantina yaitu karantina rumah, karantina wilayah, karantina rumah sakit, dan Pembatasan Sosial Berskala Besar oleh pejabat Karantina Kesehatan. Pada Pasal 55 yang berbunyi:

“(1) Selama dalam Karantina Wilayah, Kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat.

(2) Tanggung jawab Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan Karantina Wilayah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan pihak yang terkait.”

Sedangkan pada Pasal 93 memuat ketentuan mengenai sanksi bagi para pelanggar, yang berbunyi:

“Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”

Jadi diharapkan kerjasama semua instansi pemerintahan juga peran serta masyarakat untuk tetap berdiam diri dirumah demi menekan penyebaran virus Corona. Dengan adanya kerjasama antar elemen tersebut penyebaran virus Corona baru bisa diputuskan, sehingga penyebarannya tidak meluas.