Vaksin Covid
Vaksin Covid, Keharusan Atau Sukarela

Menyusul hadirnya vaksin covid-19 Sinovac di Indonesia, beragam opini pun muncul sebagai dengan segala pro-kontranya. Gelombang penolakan pun sudah mulai muncul bukan hanya di Indonesia, juga secara global.

Sebenarnya penolakan vaksin ini bukan hal yang baru kita dengar pada dunia vaksinasi. Mereka yang menolak, lazim disebut sebagai Anti-Vax ini telah muncul sejak zaman vaksin pertama kali ditemukan oleh manusia.

Gelombang penolakan terhadap vaksin ini muncul karena adanya teori-teori konspirasi hingga misinformasi tentang efek samping dari vaksin itu sendiri. Pada zaman di mana teknologi begitu memudahkan berputarnya komunikasi secara global, hal ini kemudian semakin menjadi tren.

Vaksin Covid, Keharusan Atau Sukarela?

Vaksin Covid-19
Vaksin Covid, Keharusan Atau Sukarela

Berita terkait: Pemerintah Papua Barat Kumpulkan Data Peserta Vaksinasi Covid-19

Tapi bagaimanakah kita harus menyikapi vaksin atas pandemi covid-19 yang telah merenggut jutaan nyawa ini? Apakah sifat vaksin ini merupakan hak atau kewajiban sebagai seorang warga?

Berlakunya Undang-Undang

Pandemi global covid-19 yang telah meluluhlantakkan Indonesia sepanjang 2020 kemarin, mengakibatkan Pemerintah Republik Indonesia telah menyatakan negara dalam kondisi kedaruratan. Kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat ini mengakibatkan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018, tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Ditilik dari kondisi kedaruratan ini, maka menurut pasal 15, (2), pemerintah berhak untuk mengambil tindakan pemberian vaksinasi atau profilaksi. Hal tersebut sebagai bagian dari langkah untuk mengatasi pandemi.

Baca juga: Program Vaksinasi Covid-19 Dimulai Januari 2021

Landasan undang-undang kekarantinaan yang mewajibkan setiap orang untuk ikut serta dan mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan pada pasal 9 UU 6/2018 ini, merupakan kebijakan pemerintah yang mengintervensi langsung sifat dari vaksin covid-19 ini untuk menjadi sebuah kewajiban, bukan lagi sebuah hak, layaknya vaksinasi atau imunisasi standar yang dilakukan dalam masa pertumbuhan.

Sanksi terhadap masyarakat yang menolak untuk menerima vaksinasi covid-19 ini, diatur dalam pasa 93 UU 6/2018 dengan ancaman penjara selama satu tahun, atau denda sebesar Rp100 juta.

Baca juga: 400 Posisi Jabatan BUMN Siap Diisi Putra-Putri Papua

Selain itu, pada tingkatan daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta contohnya, telah mengeluarkan Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang penanganan Covid-19, untuk mengatur warga pada skala daerah dengan sanksi yang tegas.

Pada Perda Nomor 2 ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tegas mengatur sanksi, khusus penolakan vaksinasi dalam pasal 30, yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan pengobatan dan/atau vaksinasi Covid-19, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)”.

Kondisi khusus pandemi covid-19, mengakibatkan negara ini berstatus kedaruratan, yang notabene menghilangkan unsur “hak” pada vaksinasi covid-19. Hal ini tidak bisa diukur sebagai dilanggarnya hak asasi manusia, karena sebuah pandemi membutuhkan langkah yang terukur sebagai hak hidup orang banyak, sebagai batasan berakhirnya hak dari seorang antivaxer.