Vanuatu Mengusik Indonesia Perihal HAM Papua
Beritapapua.id - Vanuatu Mengusik Indonesia Perihal HAM Papua - Gelora News

Vanuatu Mengusik Indonesia Perihal HAM Papua – Vanuatu kembali mengusik Indonesia dengan mengungkit isu pelanggaran HAM Papua. Perdana Menteri Republik Vanuatu, Bob Loughman menyampaikan hal tersebut dalam pidatonya saat Sidang PBB, Minggu (27/9/2020).

“Ada pelanggaran hak asasi manusia terjadi di tengah-tengah kita. Orang-orang di Papua terus menerus menderita dari siksaan pelanggaran HAM,” kata Bob.

Pernyataan ini kemudian mendapatkan bantahan dari Diplomat perwakilan Indonesia, Silvany Austin Pasaribu. Silvany dengan tegas mengatakan bahwa Vanuatu bukanlah perwakilan Papua.

“Anda bukanlah representasi dari orang Papua, dan berhentilah berfantasi untuk menjadi salah satunya,” kata Silvany.

“Saya bingung, bagaimana bisa sebuah negara berusaha mengajarkan negara lain, tapi tidak mengindahkan dan memahami prinsip fundamental Piagam PBB,” tambah Silvany.

Silvany mengatakan bahwa sejak 1945, Papua dan Papua Barat merupakan bagian dari Indonesia yang merupakan keputusan final dan tidak dapat diganggu gugat. Hal ini juga mendapat dukungan tegas oleh PBB serta komunitas internasional sejak beberapa dekade lalu.

Tidak hanya itu, Silvany pun mempertanyakan Vanuatu yang sampai saat ini belum merativikasi konvensi internasional tentang penghapusan diskriminasi rasial dan menandatangani perjanjian internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

“Kami menyerukan kepada Pemerintah Vanuatu untuk memenuhi tanggung jawab hak asasi manusia Anda kepada rakyat Anda dan dunia. Jadi sebelum Anda melakukannya, mohon simpan khotbah Anda untuk diri Anda sendiri,” ujarnya.

Baca Juga: Yayasan Jantung Indonesia ajak Artis Ibu Kota Gelar Konser Amal

Bukan Kali Pertama Vanuatu Mengusik Indonesia

Usikan Vanuatu terhadap Indonesia dalam soal HAM Papua, tercatat sudah terjadi sejak 2016. Vanuatu selalu memanfaatkan kesempatan bicara pada sidang PBB untuk masalah ini.

Pada 2016 silam, Vanuatu dan sejumlah negara dari Kepulauan Pasifik mengkritik catatan HAM Papua dan Papua Barat. Saat itu, Vanuatu mendesak agar Papua dan Papua Barat punya hak untuk menentukan nasib sendiri pada wilayah mereka.

Pernyataan Vanuatu saat itu mendapatkan respon yang kuat dari delegasi Indonesia. Nara Masista Rakhmatia, delegasi Indonesia pada saat itu, mengatakan bahwa kritik ini bermotif politik untuk mengalihkan perhatian dari masalah di negara Vanuatu itu sendiri.

Pada 2018, Vanuatu kembali melemparkan kritikan yang sama, yakni soal HAM Papua dan Papua Barat. Saat itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa Vanuatu selalu memunculkan isu yang tidak benar tentang pelanggaran HAM. Jusuf Kalla pun menganggap Vanuatu mendukung gerakan separatisme.

Dan terakhir pada 2019, ketika Vanuatu masih tetap menggunakan isu sama. Delegasi Indonesia pada saat itu, Rayyanul Sangadji menegaskan bahwa Papua adalah bagian dari Indonesia. Rayyanul kemudian mengatakan bahwa motif Vanuatu bukanlah soal kepedulian terhadap HAM melainkan karena Vanuatu memang mendukung gerakan separatisme.