Viral Perzinahan di Media Sosial, Apa Implikasi Hukumnya?
Viral Perzinahan di Media Sosial, Apa Implikasi Hukumnya?

Viral Perzinahan di Media Sosial, Apa Implikasi Hukumnya? – Sebuah video penggerebekan pasangan yang sedang melakukan perzinahan viral di media sosial. Dalam video tersebut, seorang pria terlihat menangkap basah istrinya sedang berduaan dengan pria lain di dalam kamar hotel.

Belum lengkap informasi detail perihal identitas. Dalam video yang tercantum, peristiwa perselingkuhan itu terjadi antara anggota polwan dengan atasan dari suami sahnya yang juga berprofesi sebagai polisi. Perselingkuhan tersebut sudah berlangsung selama dua tahun, namun korban berulang kali memaafkan istrinya, sehingga kali ini korban sudah merasa cukup dan memutuskan untuk menangkap basah dengan dokumentasi lengkap.

Terlihat pula dalam video, korban membawa dua rekannya sebagai saksi, dan seorang anggota Provos, Divisi Propam Polri untuk menyaksikan langsung peristiwa ini. Lantas, apa pasal yang bisa dijerat terhadap kedua pelaku tersebut?

Apa Dampak Hukum Pidana Dari Perzinahan?

Dampak hukum yang terjadi pada video di atas adalah tindak pidana Perzinahan. Hal ini telah diatur dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Baca Juga : Kerokan Itu Ada Manfaatnya Enggak Sih?

Perzinahan adalah perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan, yang dimana salah satu atau keduanya sudah menikah, namun melakukan hal tersebut dengan orang lain. Dalam KUHP diistilahkan sebagai perbuatan Mukah atau overspel.

Adapun bunyi Pasal 284 adalah sebagai berikut:

“(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:

  1. a.Seorang pria yang telah kawin yang melakukan mukah (overspel) padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;
    b. Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan mukah.
  2. a. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin.
    b. Seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.”

Pasal ini merupakan pasal pengaduan murni. Hal ini berarti si suami sebagai korban, bisa melakukan pengaduan agar bisa dilanjutkan pemeriksaan tindak pidananya dan bisa juga mencabut pengaduan tersebut hingga menghentikan proses pemeriksaan tindak pidananya.

Namun dalam hal pencabutan pengaduan, hanya bisa dilakukan jika perkara tersebut belum dilimpahkan ke kejaksaan. Jika perkara tersebut telah dilimpahkan dan menjadi ranah pemeriksaan oleh kejaksaan, maka