Wacana Yasonna Laoly, Membebaskan Koruptor Tuai Kritik
beritapapua.id - Wacana Yasonna Laoly, Membebaskan Koruptor Tuai Kritik - Serambi Indonesia

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menyebutkan saat ini pihaknya dan pemerintah sedang berkeja sama untuk merevisi PP Nomor 99 Tahun 2012, yang mana jika PP itu direvisi bisa membebaskan napi korupsi yang berusia di atas 60 tahun.

Kebijakan tersebut kemudian menuai kritik dari sejumlah lembaga yang giat memerangi korupsi. Indonesia Corruption Watch (ICW) dan juga Yayasan Lembaga Bantuan HUkum Indonesia (YLBHI) menilai wacana tersebut tidak tepat. Bahkan dapat dikatakan terkesan memanfaatkan situasi pandemi virus corona atau Covid-19 yang saat ini melanda Indonesia.

Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz menyebutkan, Yasonna sengaja memanfaatkan wabah Covid-19 sebagai justifikasi untuk merevisi PP tersebut. Sehingga akan memudahkan napi korupsi bebas dari penjara.

“Wacana ini dimunculkan bisa kita sebut aji mumpung. Bisa juga kita melihat sebagai peluang sehingga ada akal-akalan untuk mengaiktan kasus corona yang terjadi saat ini dengan upaya untuk merevisi PP 99 Tahun 2012 agar narapidana kasus korupsi bisa menjadi lebih cepat keluar dari selnya,” ujar Donal dalam konferensi pers.

Baca Juga: Gelar Pesta Pernikahan, Kapolsek Kembangan Dicopot Jabatannya

Wacana  Yasonna Merevisi PP 99 Tahun 2012

Berdasarkan catatan dari ICW, Yasonna telah menggulirkan wacana merevisi PP tersebut sejak periode pertama Yasonna menjabat sebagai Menkumham pada 2015 lalu. Karena itu, Donal menilai wacana revisi PP Nomor 99 Tahun 2012 di tengah wabah Covid-19 tidak didasari oleh rasa kemanusiaan melainkan untuk meringankan hukuman bagi para koruptor.

“Kasus corona hanya menjadi momen yang dipakai saja untuk melakukan justifikasi. Kepentingan lama yang sudah didorong, revisi PP 99 2012, jadi bukan soal hak, bukan soal corona, tapi ini adlaah kerjaan dan agenda lama yang memang belum berhasil,” tutur Donal.

Senada dengan Donal, peneliti ICW Kurnia Ramadhan mengatakan bahwa Menteri Hukum dan HAM tidak memandang korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Dan menilai kebijakan untuk membebaskan narapidana korupsi merupakan kebijakan yang tidak tepat.

“Menteri Hukum dan HAM tidak memandang korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Penting untuk dipahami bahwa kejahatan korupsi tidak bisa disamakan dengan bentuk kejahatan lainnya. Selain telah merugikan keuangan negara, korupsi juga merusak sistem demokrasi, bahkan dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Untuk itu, mempermudah narapidana korupsi untuk terbebas dari masa hukuman bukan merupakan keputusan yang tepat,” ujar Kurnia kepada wartawan.

Kurnia menilai Yasonna memiliki niat untuk mempermudah napi korupsi dan meringankan hukuman mereka. Apalagi, kata dia, saat ini hukuman koruptor telah diringankan. Selain itu wacana revisi dan membebaskan napi korupsi bukanlah upaya pencegahan corona. Kurnia bahkan menyinggung ruang tahanan napi korupsi justru mewah dan sudah menerapkan social distancing sehingga tidak perlu dibebaskan.

Diberitakan sebelumnya, Yasonna Laoly berencana merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Hal itu dikarenakan napi koruptor dan narkotika, yang tata laksana pembebasannya diatur lewat PP itu, tidak bisa ikut dibebaskan bersama 30.000 napi lain dalam rangka pencegahan Covid-19 di lembaga pemasyarakatan (lapas).

Lewat revisi itu, Yasonna ingin memberikan asimilasi kepada napi korupsi berusia di atas 60 tahun dan telah menjalani 2/3 masa pidana yang jumlahnya sebanyak 300 orang.