Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal Melantik Bupati Baru
Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal Melantik 3 Bupati Baru (doc foto : tribunnews.com)

Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal melantik tiga kepala daerah di aula Gedung Negara Dok V, Kota Jayapura, Senin (15/03/2021). Ketiga kepala daerah tersebut yang ia lantik yakni, Bupati dan Wakil Bupati Waropen, Bupati Boven, serta Bupati Nduga.

Tinal melantik pasangan Yermias Bisai–Lamek Maniagasi menjadi Bupati dan Wakil Bupati Waropen setelah Komisi Pemilihan Umum menetapkannya sebagai pemenang Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020. Tinal juga melantik Chairil Anwar dan Wentiantus Nemiangge sebagai Bupati Boven dan Bupati Nduga.

Chairil Anwar dan Wentiantus Nemiangge menjadi Bupati Boven dan Bupati Nduga untuk mengisi kekosongan jabatan hingga April dan Mei 2021. Kekosongan jabatan itu terjadi karena bupati di kedua daerah itu meninggal dunia setelah sakit.Wakil Gubernur ini juga berpesan, bahwa Bupati yang telah baru saja ia lantik harus menjaga koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua. Dan tidak melupakan pemerintah Provinsi.

Wakil Gubernur Papua : Komunikasi Itu Perlu Agar Semua Pemda Solid dan Kompak

Tinal menegaskan pemerintah provinsi adalah wakil pemerintah pusat di daerah, sehingga perlu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan seluruh kepala daerah di Papua. Hal itu perlu agar semua pemerintah daerah solid dan kompak membangun dan menyejahterakan masyarakat.

Baca Juga : Genjot Infrastruktur Papua, Pemerintah Lakukan Pendekatan Ganda

“Hal ini terus menerus kami ingatkan, karena kami evaluasi para bupati ini setelah dilantik lupa provinsi, langsung main ke Jakarta. Seolah-olah, atasannya ada di Jakarta sana. Kalau tidak ada koordinasi dengan kami di provinsi, bagaimana kami mau bantu? Di provinsi ini banyak dana, tapi kami tidak punya rakyat dan wilayah untuk kami urus. Kalau Bupati tidak datang, ya salah sendiri,” tegas Tinal.

29 Kabupaten Telah Menerima 80 Persen Dana Otsus Papua

Tinal menyatakan, sejak kepemimpinan Lukas Enembe dan Klemen Tinal, sebagian besar Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua telah jatuh ke pemerintah kabupaten/kota. Kini, sejumlah 29 kabupaten/kota menerima 80 persen dari total Dana Otsus Papua, sementara Pemerintah Provinsi Papua hanya mengelola 20 persen dari dana itu.

“Pembagian itu telah berlaku sejak 2015, itu ditransfer. Jadi tidak ada tipu di antara kita. Uang itu jangan sampai masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah [kabupaten/kota], namun tidak nampak hasilnya. Harus memisah Uang Otsus Papua,” ujarnya.

Tinal menyatakan tujuan utama kucuran Dana Otsus Papua adalah membangun daerah agar meningkatkan sumber daya manusia asli daerah. Menurutnya, kemajuan Papua tak hanya di ukur dari Indeks Pembangunan Manusia, tetapi bagaimana kemajuan orang asli daerahnya. “Jadi, saya harap pengelolaan dan penggunaan Dana Otsus itu benar-benar tepat sasaran, tidak boleh salah dalam menggunakannya, apalagi sampai memakainya untuk pribadi,” ujarnya.