WALHI Sebut Food Estate Jadi Ancaman Baru Bagi Warga Papua
beritapapua.id - Direktur Eksekutif WALHI Papua, Aiesh Rumbekwan. (tangkapan layar YouTube WALHI Nasional)

Pemerintah merencanakan membangun lumbung pangan atau food estate di Papua. Alih-alih mendapat dukungan, rencana itu malah mendapat respon kurang baik. Selain itu ada beberapa pihak yang berpendapat hal tersebut akan mengancam warga asli Papua.

Direktur Eksekutif WALHI Papua, Aiesh Rumbekwan menilai pembangunan food estate di timur Indonesia itu tidak akan jauh berbeda kondisinya dengan program MIFEE (Merauke Integrated Food and Energy Estate).

Program pemerintah yang berjalan sejak 2010 itu nyatanya hanya berdampak buruk. Karena menurutnya telah terjadi perampasan hak-hak atas tanah serta pelanggaran HAM masyarakat adat di Merauke yakni suku Malind.

Aiesh dalam diskusi virtual yang tersiar melalui Youtube WALHI Nasional pada, Senin (28/06/21) mengatakan hal tersebut adalah ancaman baru.

“Program food estate, saya mau bilang bukan pembangunan tapi ini sebuah proses ancaman baru yang tentunya akan memarjinalkan orang Papua lagi di wilayah berbeda,” ujar Aiesh.

Ucapan Aiesh tersebut jelas berdasarkan pengalaman berjalannya program MIFEE di Merauke. Suku Malind yang seharusnya memperoleh manfaatnya, malah keberadannya tidak dihargai sama sekali.

Kata Aiesh, tidak ada satupun kemajuan yang terlihat dari program MIFEE itu.

“Jadi kalau food estate hari ini sebenarnya tidak ada sesuatu yang baru, ini hanya mengulangi sebuah program masa lalu yang hanya diletakkan pada kepentingan kapitalis,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah tidak pernah belajar dari pengalaman untuk mengubah cara pendekatan pembangunan yang sedianya memberikan ruang cukup bagi masyarakat. Ia mengkhawatirkan nantinya suku adat di wilayah Papua lainnya akan turut merasakan kesengsaraan seperti halnya suku Malind.

“Ini bukan pemajuan dan tentunya tidak ada keadilan karena pengalaman itu menceritakan kepada kami bahwa tidak ada keadilan.”

Food Estate Abaikan Kekhususan Papua

Proyek food estate di Papua juga mengabaikan kekhususan Papua sebagai provinsi dengan Otonomi Khusus.

“Berdasarkan kajian perundang-undangan kekhususan Papua, perumusan kebijakan program food estate yang tidak partisipatif merupakan sebuah pelanggaran terhadap Otonomi Khusus Papua. Pemerintahan Joko Widodo seolah memilih jatuh pada lubang yang sama dengan kekeliruan program MIFFE,” ujarnya.

Baca Juga : Lukas Enembe Tak Ingin Posisinya Digantikan Oleh Plh

Bagi WALHI Nasional maupun WALHI Papua, food estate bukan merupakan solusi untuk menjawab persoalan pokok yang ada di Papua.

“Satu-satunya cara bagi pemerintah untuk memperlihatkan keberpihakannya terhadap Papua adalah menaruh fokus kepada pemenuhan kedaulatan orang asli Papua atas tanah, hutan dan hak lainnya,” katanya.

Rumbekwan menegaskan kebutuhan mendesak saat ini adalah membuat aturan hukum untuk menjawab persoalan yang ada.

“Otonomi Khusus harus segera merealisasikan kebutuhan tersebut, agar masyarakat Papua benar-benar dilindungi di tanahnya sendiri, dan mendapatkan keuntungan dari hasil buminya,” kata Rumbekwan.