Meski WHO belum mencabut status pandemi Covid-19 global, Presiden Jokowi akhirnya mengumumkan pencabutan PPKM, Jumat (30/12/2022) lalu. Keputusan pencabutan diambil berdasarkan hasil sero survei yang menyatakan tingginya tingkat imunitas masyarakat terhadap virus Covid-19 dan indeks penyebaran infeksi Covid-19 di Indonesia yang dinyatakan semakin menurun.

“Berdasarkan angka-angka yang ada maka pada hari ini pemerintah mencabut PPKM yang tertuang dalam instruksi Mendagri 50 dan 51 tahun 2021. Jadi tidak ada lagi pembatasan kerumunan dan pergerakan masyarakat,” ujar Jokowi dilansir dari Youtube Setpres.go.Id.

Seiring dicabutnya aturan PPKM, ekonomi sektor pariwisata kembali menggeliat dan mendapat angin segar. tidak lama berselang sejak pencabutan itu, Sandiaga Uno Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) menaikkan target jumlah wisatawan asing hingga dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya.

“Kita sangat bersyukur. Karena masyarakat pariwisata ekonomi kreatif ini sangat menunggu-nunggu setelah 2 tahun pandemi. Banyak yang kehilangan lapangan pekerjaan sudah mulai kembali bekerja, pendapatan mereka meningkat. Saya bicara juga dengan para waiter, restorannya sudah semakin penuh. Hotel-hotel kemarin pada libur Nataru di atas 90%. Dan juga, lapangan pekerjaan meningkat,” ujar Menparekraf Sandiaga Uno, Minggu (5/2/2023).

Sandiaga Uno mengatakan, dengan adanya kebijakan pencabutan aturan PPKM, sektor pariwisata kembali pulih. Lapangan pekerja kembali terbuka lebar khususnya di destinasi wisata.

“Bangkit secara kuat dan pulih lebih cepat. Kami mencatat 3,7 juta lapangan kerja baru di sektor pariwisata terutama di sektor pariwisata mancanegara melebihi target yang paling atas paling optimis juga kita bisa melampaui lebih dari 40-50 % 3,6 juta kita mencapai 5,2 juta pariwisata mancanegara,” ujarnya.

Sandi mengatakan dari segi ekonomi bahwa ada lebih dari 4,6 milyar USD yang masuk dari dari wisatawan asing. Angka tersebut meningkat jauh di atas target yaitu 1,7 milyar USD. Ia pun mengatakan, pasca-pencabutan aturan PPKM di penghujung tahun 2022 lalu, Kemenparekraf sudah merencanakan untuk menggelar ‘karpet merah’ bagi kloter pertama wisatawan asing yang datang ke Bali.

“Tingkat imunitas kekebalan masyarakat indonesia 98% keatas. Ini memberikan keyakinan, dan akhirnya keputusan itu diambil. intinya sektor pariwisata semakin dilihat sehingga target tahun ini dikali 2 .Jadi wisatawan mancanegara ditargetkan 7,4 juta di batas atas, dan wisatawan nusantaranya sebagai tulang punggung juga dikali 2 yang 1,4 milyar pergerakan wisata nusantara Sehingga target kontribusi terciptanya lapangan kerja di sektor ini tahun 2024 adalah 4,4 juta lapangan kerja,” ujarnya.

Wejangan Komisi X DPR RI soal menarik turis luar negeri, halaman selanjutnya.
Sementara itu pakar epidemilogi Pandu Riono yang tergabung dalam tim FKM Pandemi Covid-19 mengatakan, meski cakupan vaksinasi belum sampai 100 persen, hasil survei serologi terakhir menunjukkan bahwa imunitas masyarakat Indonesia mengalami peningkatan. Ia mengatakan, hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan imunitas secara alamiah. Meski, dunia kesehatan Indonesia sempat dihebhkan dengan berita masuknya varian kraken di wilayah Tangerang Selatan belum lama ini.

“Artinya tingkat imunitas penduduk itu bisa saja dihasilkan dari orang yang terinfeksi secara alamiah atau di vaksinasi atau keduanya. Dia pernah terinfeksi secara alamiah, kemudian juga divaksinasi oleh program pemerintah. Jadi seperti dibooster walaupun sebenarnya vaksinasi primer,” ujar Pandu.

Pandu menilai Langkah Jokowi dalam mencabut PPKM sudah tepat. Namun, ia mengatakan bahwa pengambilan keputusan ini seharusnya bisa dipercepat. Pasalnya, berdasarkan dari hasil survei serologi pertama hingga ketiga, diperoleh data tingkat imunitas masyarakat berada pada angka di atas 90 persen.

“Bahkan menurut saya bukan saja langkah yang tepat tapi langkah yang terlambat. Seharusnya sejak sebelum G-20, indonesia sudah harus bisa mencabut PPKM,” paparnya.
Advertisement

Dalam kesempatan berbeda, anggota Komisi X DPR RI Putra Nababan mengatakan bahwa langkah yang diambil pemerintah untuk mendatangkan wisatawan mancanegara dalam waktu dekat perlu terus diawasi. Menurutnya, usaha pemerintah untuk menarik devisa dari pariwisata bisa menjadi langkah kontraproduktif bila pada akhirnya membuat angka penularan Covid varian baru meningkat kembali.

“Buat apa kita punya devisa kalau pandemi datang lagi.Artinya kan tidak ada yang mau datang juga habis itu. Banyak beberapa negara yang jadi contoh ketika negaranya tidak melindungi warganya itu ternyata mereka pandemi lagi terjadi lagi,” katanya.

Namun demikian, pihaknya setuju dengan strategi pemerintah untuk menggenjot sektor pariwisata guna mendatangkan pundi-pundi devisa. Ia menuturkan, ada strategi lanjutan yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah saat ingin mendongkrak jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke RI.

“Jadi kalau dikatakan ada 300 ribu (turis) mau datang saya harap datangnya itu bertahap. Yang ke-2, pemerintah sudah (harus) mempersiapkan protokol yang membuat turis itu nyaman tapi aman buat warga negara kita,” pungkasinya.