Warga Surabaya Terima BLT Sebesar Rp 600 Ribu
beritapapua.id - Warga Surabaya Terima BLT Sebesar Rp 600 Ribu - SINDONews

Bantuan Langsung Tunai (BLT) dibagikan hari ini di Surabaya. Pembagian dilakukan di sejumlah kantor pos. Salah satunya di Kantor Pos Surabaya di Jalan Kebon Rojo. warga penerima BLT di hari pertama pencairan didominasi warga lanjut usia.

Mereka didampingi didampingi oleh kerabatnya masing-masing. Para warga ini patuh dengan protokol kesehatan dengan mengenakan masker. Sebelum masuk ke ruangan registrasi data untuk penerima bantuan uang tunai sebesar Rp 600 ribu, warga harus antre terlebih dahulu di tenda yang disiapkan. Mereka duduk di kursi yang sudah ditata dengan jarak satu meter.

Di wilayah Jabodetabek sebelumnya Pemerintah telah membagikan paket sembako yang disalurkan bagi masyarakat kurang mampu yang terdampak Covid-19. Bantuan tersebut melingkupi 1,2 juta keluarga di DKI Jakarta dan akan menyusul kepada 600.000 keluarga yang tersebar di Bodetabek. Bantuan berupa paket sembako dengan indeks nilai Rp 600 ribu per bulan itu akan digulirkan selama 3 bulan ke depan.

Baca Juga: Bongkar Bisnis Prostitusi Online Di Aceh Dengan Tarif Rp 500 Ribu

Kriteria Ini Berhak Menerima BLT Dari Pemerintah

Menteri Sosial Juliari P. Batubara menjelaskan jika pemberian Bantuan Langsung Tunai dan paket sembako ini akan diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang sudah terdaftar di DTKS Kemensos dan pemda setempat.

Sementara untuk penerimanya, secara spesifik Mensos menyebut kelompok yang terdampak virus Corona, namun tidak menerima bantuan sosial rutin, seperti PKH (Program Keluarga Harapan), BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), maupun Kartu Prakerja.

Data sementara Kemensos menyebut ada sekitar 9 juta jiwa yang masuk radar pemberian BLT dari pemerintah pusat senilai Rp 600 ribu. Namun hingga kini pihak pemerintah masih terus melakukan penyisiran data tersebut, sehingga data akhirnya mungkin akan berbeda.

Warga Jabodetabek mendapatkan bantuan berupa bahan makanan, bukan uang tunai karena diharapkan bantuan tersebut akan mendorong warga untuk tidak mudik. Presiden Joko Widodo menyatakan jika pemerintah sudah mengkalkulasi, ada dua kelompok pemudik yang sulit dilarang untuk mudik, meski ada keputusan “dilarang mudik”.

Kelompok pertama adalah mereka yang terpaksa pulang kampung karena masalah ekonomi. Hal ini merupakan imbas dari diterapkan pembatasan sosial yang menyebabkan penghasilan mereka menurun, dan sulit membiayai hidup di Jakarta dan daerah sekitarnya.

Yang kedua, mereka yang tidak bisa melewatkan tradisi mudik. Namun kembali ditegaskan, keputusan memperbolehkan mudik masih dievaluasi. Ada kemungkinan pembatasan mudik dan kemungkinan larangan mudik akan terjadi lewat evaluasi di lapangan.