WFH Pegawai Negeri Sipil Diperpanjang Lagi
beritspapua.id - WFH Pegawai Negeri Sipil Diperpanjang Lagi - SumselUpdate

Untuk kedua kalinya pemerintah memperpanjang kebijakan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 50 Tahun 2020, PNS ditetapkan bekerja dari rumah hingga tanggal 13 Mei 2020.

“Diperpanjang sampai 13 Mei 2020” ungkap Sekretaris KemenPANRB Dwi Wahyu Atmaji dikutip dari detik.com. Sebelumnya, Kebijakan masa WFH untuk PNS diatur dalam Surat Edaran Menteri tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Selanjutnya, Kementerian PANRB kembali menerbitkan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 34 Tahun 2020 tentang perubahan atas Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2020 terkait perpanjangan WFH hingga 21 April 2020.

Menteri PANRB, Tjahjo Kumolo mengatakan, dirinya telah menerbitkan surat edaran baru. Surat edaran tersebut terkait perpanjangan masa kerja di rumah bagi PNS yang telah disebarkan kepada pihak kementerian atau lembaga hingga pemerintah daerah. Dalam poin 2a Surat Edaran Nomor 50 Tahun 2020, kebijakan WFH hingga 13 Mei 2020 bisa dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

Selain diperpanjang, PNS juga diperintahkan untuk menyesuaikan sistem kerja dengan adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan tersebut tertuang dalam poin 2c yang berbunyi:

“Dalam hal terdapat penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah di mana instansi pemerintah berlokasi. Pejabat Pembina Kepegawaian pada Kementerian/Lembaga/Daerah yang bersangkutan melakukan penyesuaian sistem kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara yang berada di wilayah penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar”.

Hingga pada hari ini dikutip dari worldometer.info, kasus Corona di Indonesia sudah mencapai 6.575 total kasus. Sebanyak 582 kasus meninggal dunia dan 686 kasus sembuh.

Baca Juga: Ponsel BM Resmi Diblokir Pemerintah, Begini Ketentuannya

Gaji Ke-13 ASN Dan THR Tetap Diberikan

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, memastikan anggaran untuk gaji ke-13 dan tunjangan hari raya aparatur sipil negara sudah tersedia dalam APBN 2020. “Gaji ke-13 dan THR kami sudah mengusulkan kepada Presiden, yang nanti akan diputuskan di Sidang Kabinet. Perhitungannya untuk PNS, TNI Polri, yang terutama kelompok yang pelaksana golongan I, II, III dan sudah disediakan,” ucap Sri Mulyani.

Pencairan THR tersebut hanya berlaku untuk ASN yang jabatannya setara dengan eselon III kebawah. Ia juga menegaskan bahwa Presiden, Wakil Presiden, bersama para menteri tidak akan mendapat THR untuk tahun ini. Kebijakan yang sama juga akan berlaku bagi anggota DPR dan DPD.