Wujudkan Tujuan NKRI, Indonesia Wajib Belajar 12 Tahun Gratis
beritapapua.id - Ilustrasi siswa siswi Sekolah Dasar (SD). (Foto: Istimewa)

Indonesia Wajib Belajar merupakan salah satu program yang digalakkan oleh Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). Program tersebut menjadi salah satu pendorong terwujudnya tujuan NKRI yang tertulis pada Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yang berbunyi “Mencerdaskan Kehidupan Bangsa”. Selain itu dalam UUD 1945 Bab XIII, Pasal 31 ayat 1 juga tertulis bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran”.

Dalam program ini, setiap warga negara Indonesia diwajibkan untuk bersekolah selama 9 tahun. 9 tahun tersebut merupakan penggambaran dua tingkatan pendidikan, mulai dari Sekolah Dasar (SD) selama 6 tahun dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 3 tahun.

Pada tahun 2009, program Wajib Belajar 9 tahun kini berubah menjadi Wajib Belajar 12 tahun, atau sampai dengan tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Program ini tidak semata-mata mengharuskan warga Indonesia untuk mengikuti pendidikan selama 12 tahun, namun juga membiayainya.

Program ini dipercaya mampu menekan perkawinan di usia anak, membuka wawasan dan pengetahuan. Menurut Kementerian Komunikasi dan Informasi, Program Wajib Belajar 12 Tahun bertujuan untuk memperluas pemerataan pendidikan dan mewujudkan keadilan sosial di bidang pendidikan, mengurangi kesenjangan capaian pendidikan tingkat menengah antar kelompok masyarakat, meningkatkan kualitas dan daya saing bangsa, serta mempersiapkan anak didik untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.

Pembiayaan Program Indonesia Wajib Belajar

Sekolah di masa sekarang menjadi jauh lebih mudah, apa lagi dengan program Wajib Belajar 12 tahun yang gratis. Dengan program tersebut, masyarakat Indonesia tidak lagi perlu khawatir tentang biaya untuk pendidikan di tingkat SD, SMP, maupun SMA.

Baca Juga: Pertamina Targetkan Pembangunan SPBU di Yalengga Selesai Sebelum Akhir Tahun 2022

Dilansir dari birohukum.kemendikbud.go.id, sekolah menggunakan Dana BOS Reguler untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan di sekolah meliputi komponen:

  • Penerimaan Peserta Didik baru
  • Pengembangan perpustakaan
  • Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler
  • Pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah
  • Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan
  • Pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran
  • Pembiayaan langganan daya dan jasa
  • Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah
  • Penyediaan alat multimedia pembelajaran
  • Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian
  • Penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan, dan/atau pembayaran honor.

Tidak hanya itu, ada juga Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang merupakan program dari Presiden Jokowi yang ikut meringankan beban orangtua serta para peserta didik. Kartu tersebut dirancang untuk membantu anak-anak usia sekolah yang berasal dari keluarga miskin/rentan miskin/prioritas tetap mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah, baik melalui jalur pendidikan formal (mulai SD/MI hingga anak Lulus SMA/SMK/MA) maupun pendidikan non formal (Paket A hingga Paket C serta kursus terstandar).

Peserta KIP akan mendapatkan sejumlah uang per tahunnya, yang bisa digunakan untuk membeli seragam, buku tulis dan atau buku pelajaran, alat sekolah dan kebutuhan pendidikan lainnya. Dengan begitu, tidak lagi ada alasan untuk tidak melanjutkan pendidikan hingga tingkat SMA bukan?

Pemerintah Indonesia sudah berupaya secara maksimal untuk memajukan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan begitu, tidak lagi ada alasan untuk tidak melanjutkan pendidikan hingga tingkat SMA bukan?