Yunus Wonda : Jika Otsus Untuk OAP, Maka Dengarlah Aspirasi Mereka
beritapapua.id - Tim DPR Papua saat menyerahkan draf kajian Pansus Otsus DPR Papua. (foto : jubi)

Wakil Ketua atau Waket I DPR Papua, Yunus Wonda mengatakan jika Otonomi Khusus (Otsus) Papua untuk rakyat, mestinya pemerintah mendengar aspirasi orang asli Papua (OAP) dalam pembahasan revisi Undang-Undang Otsus.

Ia mengatakan, beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, dalam tahapan evaluasi atau revisi UU Otsus mesti mendengar saran serta masukan dari para tokoh dan masyarakat Papua.

Akan tetapi dalam tahapan pembahasan revisi UU Otsus antara pemerintah dan DPR RI kini, apa yang disampaikan presiden tersebut tidak terwujud.

“Upaya revisi Undang-Undang Otsus ini, apakah untuk rakyat atau kepentingan elite politik? Jika untuk kepentingan rakyat Papua, tolong dengarkan aspirasi orang asli Papua. Jangan selalu rakyat Papua yang disalahkan,” kata Yunus Wonda, Kamis (8/7/2021).

Politikus Partai Demokrat itu mengatakan, ia tak mengerti target pemerintah untuk merevisi UU Otsus kini.

Sebab, pemerintah mengabaikan setiap aspirasi rakyat Papua dan tidak memberi mereka ruang, selama tahapan pembahasan.

Ini terlihat dari aspirasi rakyat Papua yang disampaikan DPR Papua dan Majelis Rakyat Papua, tidak direspons para pihak di Jakarta.

“Masyarakat Papua ingin para bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, pimpinan DPR provinsi, dan DPRD kabupaten/kota harus orang asli Papua. Itulah substansi Otsus sebenarnya,” ujarnya.

Yunus Wonda Tak Ingin Revisi UU Otsus Nantinya Berdampak Negatif

Yunus Wonda minta Pansus revisi UU Otsus Papua di DPR RI, terutama ketua Pansus, Komarudin Watubun dan anggota dari dapil Papua, dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat Papua. Sebab, para pihak itu kini duduk di DPR RI karena suara rakyat Papua.

“Jangan hanya kepentingan pemerintah yang diutamakan, namun mengorbankan rakyat Papua. Jangan nanti masalah, kemudian hanya mengambil sikap diam,” katanya.

Wonda tak ingin revisi UU Otsus nantinya justru berdampak negatif terhadap orang asli Papua. Apalagi jika salah satu yang diutamakan hanya mengenai pemekaran. Mereka akan termaljinalkan di tanahnya.

Baca Juga : Sekda Jayapura Bantah Jika Pemkab Melakukan Korupsi

“Pemekaran bukan jaminan orang asli Papua akan sejahtera. Kami bukan menolak pemekaran, tapi belum saatnya. Sebaiknya revisi UU Otsus ini ditunda dulu. Kembalikan ke rakyat Papua sesuai mekanisme dalam pasal 77 Undang-Undang Otsus Papua,” ucapnya.

Wakil Ketua Pansus revisi UU Otsus Papua di DPR RI, Yan Permenas Mandenas awal pekan ini mengatakan, revisi UU Otsus jangan hanya berdasarkan keinginan pemerintah.

Menurutnya, perlu membuat ketentuan mengikat, agar aspirasi masyarakat di Bumi Cenderawasih didengar secara baik.

“Regulasi yang kita atur harus memberikan proteksi terhadap orang Papua. Jangan sampai kita memberikan sesuatu berdasarkan keinginan Jakarta,” kata Yan Mandenas ketika itu.

Katanya, perubahan pasal dalam UU Otsus belum menjamin kesejahteraan masyarakat Papua. Sebab, anggaran bukan solusi bagi masyarakat Papua jika implementasi ke bawah tidak dikawal dengan regulasi yang menyentuh langsung masyarakat.

“Jujur saja, kami yang berasal dari dapil Papua lebih terbebani. Lebih baik kami tidak membahas ini di sini ketimbang kami terlibat dan tidak bisa memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat di sana,” ucap Mandenas.